DPMD Kukar Hadiri Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan

TENGGARONG, DPMD KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Workshop dan Entry Meeting Pengawasan Kearsipan, berlangsung di Hotel Grang Elty Singgasana,  Kamis (14/3/2024). 

 Agenda tersebut digelar dengan mengusung tema Wujudkan Tertib Arsip dan Penyelamatan Arsip Melalui Hasil Pengawasan Kearsipan d lingkungan Kabupaten Kukar Tahun 2024. Total ada 118 peserta yang mengikuti giat ini, salah satunya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar yang diwakili oleh Kasubbag.Umum dan Ketatalaksanaan, Burhanuddin, SE dan dalam acara ini juga hadir secara luring pimpinan kearsipan, pengelolaan arsip dan seluruh UPPA. 

Workshop ini dibuka secara langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Ahmad Taufik Hidayat. Dihadiri Kepala Pusat Akreditasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia Zita Asih Suprastiwi, para camat/sekretaris, Kasubag Umum dan Tata Laksana. 

Membacakan sambutan Bupati Kukar, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. 

 “Karena itu, untuk pelaksanaan undang-undang dan peraturan menteri tersebut, telah diatur dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan,” katanya.

 Sementara itu, Kepala Diarpus Kukar, Hj Aji Lina Rodiah menyampaikan maksud dan tujuan digelarnya workshop ini untuk audit dan pengawasan kearsipan. Diharapkan dapat terwujud pengelolaan arsip yang lebih baik, terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan.   Lalu, mendorong tercipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terwujudnya akuntablitas penyelenggaraan pemerintah dan menjaga memori kolektif bangsa.  (Admin)