KEPALA DINAS PMD KUKAR HADIRI NGAPEH HAMBAT

TENGGARONG, DPMD Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Acara Ngapeh Hambat membahas terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penandatanganan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024. Acara berlangsung di Ruang Rapat Daksa Artha BPKAD Kukar. Dari Dinas DPMD dihadiri oleh Bapak Arianto, S.Sos.,M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (08/01/2024) yang lalu.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, didampingi Sekertaris Daerah Sunggono, Para Asisten, Kepala BPKAD Sukoco, dan dihadiri seluruh Kepala OPD dan Camat. Kegiatan dirangkai dengan peresmian Ruang Rapat Daksa Artha, pembagian Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), penyampaian Surat Keputusan (SK), dan penandatanganan Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kab.Kutai Kartanegara serta OPD lain yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, acara ini ini digelar secara langsung maupun daring

Edi Damansyah menyampaikan bahwa dalam Ngapeh Hambat ini dikhususkan membahas pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Kukar. Karena dalam komponen PAD itu ada bagi hasil seperti pajak kendaraan, dimana Pemerintah Kab.Kukar jg medapatkan hasilnya.

Dari penjelasan yang dipaparkan Kepala Bapenda Bahari Joko Susilo mengerucut pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu tidak tercapainya target pendapatan daerah disebabkan kinerja serapan anggaran, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah terhadap pendapatan daerah. PAD Kukar tertinggi ke dua se-Kaltim terjadi kecenderungan penurunan Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Di tahun 2024 ini Edi damansyah menyatakan tetap pada optimalisasi PAD dan patut disyukuri PAD Kukar khususnya bagi hasil meningkat, dari target PAD yang ditetapkan Rp. 690.000.000.000,- di tahun 2023 terealisasi Rp. 831.000.000.000,-  artinya target yang ditetapkan terlampaui 120,37 %, ia menambahkan dengan dibagikan DPA, OPD sudah bisa melakukan lelang. Seperti Dinas PU itu sudah 90 persen masuk ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Bupati Kukar, Edi Damansyah berharap semoga awal Februari sudah bisa masuk. Artinya percepatan waktu, dimana pada bulan November tahun lalu masih ada, jadi kita ingin optimalisasi tahun ini terutama penyelesaian penanganan kegiatan-kegiatan di APBD 2024 yang anggaran murni nya. (Admin)