Hadiri RAKERDA  Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting  Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 : Stunting Harus Turun Signifikan

DPMD KUKAR, TENGGARONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto,S.Sos., M.Si Menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, Senin (22/04/2024)  di Mercure Hotel Samarinda.

Kegiatan RAKERDA ini di gelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto

“Penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahhteraan yang lebih baik untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang,” ujar Tavip.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto mengungkapkan Program Bangga Kencana secara nyata telah mampu menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 5,41 pada tahun 70-an menjadi 2,18 pada Tahun 2023.

“Saya berharap sekali lagi, melalui forum koordinasi ini akan dihasilkan rumusan program yang konkret dan aplikatif, serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tambah Sunarto

Tema rapat kerja daerah tersebut adalah “Optimalisasi Bonus Demografi Dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”

Diharapkan dengan rakerda ini meningkatnya komitmen pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim serta para mitra dalam mendukung program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.

Kemudian dari rakerda ini diharapkan juga terjadi rumusan rencana kerja atau rencana aksi kegiatan prioritas, pencapaian sasaran baik sasaran program bangga kencana maupun percepatan penurunan stunting di Kaltim.

Sunarto berharap melalui rakerda ini ada optimalisasi atau kolaborasi terutama kepada mitra BKKBN mulai dari TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, hingga instansi vertikal.

“Optimalisasi atau kolaborasi itu tentunya melalui berbagai program-program yang akan dikembangkan kemudian,” pungkasnya

Pada Acara itu Kabupaten Kutai kartanegara Menerima Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.921.565.000,-

Sementara itu Kepala Dinas PMD Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa stunting merupakan isu dan program nasional yang harus dituntaskan dan dikerjakan termasuk juga oleh daerah. .  Dan Salah satu kontribusi yang dilakukan DPMD yaitu revitalisasi Posyandu yang ada dan tersebar di desa-desa.

Ia menambahkan bahwa DPMD Kukar terus mendorong pencegahan stunting ini di tingkat kelurahan dan desa. Dan dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten hingga kecamatan serta Hasil Rembuk Stunting yang pernah digelar oleh Pemkab Kukar pada Rabu (27/3/24) yang lalu, ia akan menekan intervensi di desa dan kelurahan.

“Penanganan stunting ini adalah program nasional, bersama kemiskinan ekstrim. Jadi pemerintah Kabuapten Kitai kartanegara hingga desa wajib ikut terlibat. Jadi harapan kami Pemdes yang khususnya ada di Kabupaten Kutai kartanegara bisa perhatikan program penanganan stunting, karena sudah ada alokasi wajibnya,” tutup Arianto. (Admin)