DPMD Kukar Bergerak Dari Level Desa  Untuk Cegah Kenaikan Angka Stunting

DPMD KUKAR, SAMARINDA – Angka prevalensi stunting pada tahun 2023 di kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan menjadi 21,4 persen. Berbeda di tahun 2022, masih berada di angka 27,1 persen. Atas hal tersebut setiap perangkat desa kini diminta untuk ikut berperan dalam langkah penurunan angka stunting.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan langkah untuk meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, namun satu permasalahan stunting masih menjadi persoalan besar yang kini menjadi bagian dari intervensi pemerintah yang tertuang dalam amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Terlebih di dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting yang merupakan salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM). Sebab memiliki dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka pendek, stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya pencegahan kenaikan stunting, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan pelatihan ini kepada perangkat desa, Senin dan Selasa (3 – 4 Juni 2024) di Hotel harris Samarinda.

Melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar H.Poino, S.IP.,M.Si mengatakan, perangkat desa juga memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan stunting di level desa.

“Sehingga kami memberikan pelatihan kepada setiap perangkat desa, agar mereka juga memiliki tanggung jawab mensosialisasikan pencegahan stunting,” ujar Poino.

Tak heran dalam pelatihan ini juga turut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar untuk memberikan pengarahan terhadap perangkat desa yang hadir dalam agenda tersebut.

Poino mengakui saat ini prevalensi stunting di Kukar memang sudah turun, bahkan angka di bawah Provinsi Kaltim. Namun perlu ada upaya untuk melakukan pencegahan agar kasus stunting tidak meningkat kembali. Terakhir ia mengataka, “Karena ini juga menjadi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) agar setiap kabupaten/kota di Kaltim turut menggencarkan kegiatan pencegahan stunting”. (@y.Admin)