Program BKKD 2024 Telah Dirasakan Sejumlah Desa di Kukar

DPMD KUKAR , TENGGARONG –  Program Khusus Kepada Desa (BKKD) tahun 2024 telah dirasakan oleh sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bantuan tersebut fokus pada peningkatan infrastruktur jalan di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si, mengungkapkan bahwa dalam APBD murni 2024, pihaknya mengusulkan desa-desa yang berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional, maupun kabupaten.

“Usulan ini diajukan kepada Bupati untuk memberikan reward kepada desa-desa yang meraih prestasi seperti juara wisata dan inovasi BUMDes. Misalnya, Desa Pela di Kecamatan Kota Bangun mendapatkan Rp 1 miliar,” ujar Arianto belum lama ini.

Arianto menjelaskan bahwa sebenarnya DPMD mengusulkan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk desa berprestasi di tingkat nasional dan Rp 300 juta untuk tingkat provinsi. Namun, TAPD memutuskan untuk memberikan Rp 1 miliar karena desa-desa tersebut harus melengkapi proposal yang diminta.

“Contohnya, Desa Pela meminta pembangunan gazebo dan jembatan menuju objek wisatanya, dan disetujui Rp. 1 miliar’, jelasnya.

Selain Desa Pela, Desa Kota Bangun III di Kecamatan Kota Bangun juga mendapatkan anggaran karena objek wisatanya, Dana Kumbara, masuk nominasi nasional terkait literasi anak-anak sekolah.

“Kadesnya ingin mengembangkan akses jalan menuju objek wisata dan pembangunan gazebo,” tambah Arianto.

Program BKKD ini akan melihat urgensinya, terutama dalam memberikan reward kepada desa-desa berprestasi dan mengatasi keadaan darurat di desa-desa yang belum mendapatkan anggaran reguler dari ADD, DD, dan dana lainnya.

“Salah satu target kami adalah satu desa satu bidan atau perawat. Karena laporan dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa belum semua desa terpenuhi kebutuhan tenaga medisnya, maka kami meminta tambahan anggaran BKKD untuk insentif kader Posyandu,” katanya.

Arianto menambahkan bahwa insentif sebesar Rp 250.000 per bulan akan diberikan kepada kader Posyandu, dan operasional Posyandu balita sebesar Rp 400.000 per bulan.

“Targetnya adalah lima orang kader Posyandu balita di setiap desa terlatih, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.

Program BKKD ini diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa,

“Mudah-mudahan di masa depan BKKD bisa diberi porsi lebih besar sehingga hal-hal mendesak di desa dapat segera ditanggulangi,” tutup Arianto. (@y.Admin).