DPMD Kukar Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024

DPMD KUKAR, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos.,M.Si dan Pejabat Penggerak Swadaya Masyarakat Hj.Anita Hefiana,S.Sos.,M.Si turut mendampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Kutai Kartanegara Maslianawati Edi Damansyah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024 bertajuk “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Senin (26/08/2024) di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Ketua Umum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024, mendorong pengembangan Posyandu agar mampu memberikan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Peran Posyandu sebagai Pos Pelayanan Terpadu untuk kepentingan masyarakat agar program pemerintah dan pemerintah daerah dapat mencapai sasaran secara cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tri mengatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024, berdampak terhadap transformasi tata kelola pemerintahan desa termasuk keberadaan Posyandu.

“Salah satu transformasi tersebut, yakni adanya pengakuan bahwa Posyandu yang sebelumnya hanya sebatas bentuk kegiatan layanan berbasis masyarakat, kini diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD),” ujarnya.

Karena itu, Tri menegaskan, pentingnya seluruh stakeholder terkait mengembangkan Posyandu. Dia mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Posyandu, organisasi ini tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan.

Namun, Posyandu dapat bergerak untuk melayani bidang lainnya sesuai SPM. Hal itu di antaranya bidang pendidikan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan sosial. SPM ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Tri menjelaskan, selama ini Posyandu cenderung fokus terhadap layanan kesehatan. Dirinya meyakini ke depan Posyandu mampu memberikan pelayanan lebih baik, termasuk di bidang lainnya sesuai SPM.

Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Asmi Riyandi Elvandar, S.Sos.,M.Si menyebutkan, bahwa Rakornas Posyandu yang digelar kali pertama tersebut bertujuan untuk menyamakan visi dan misi dalam melaksanakan tugas. Nantinya, kata elvan, bakal dibahas Rencana Strategis (Renstra) maupun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program Posyandu. “Rakornas pertama ini merupakan sejarah bagi reformasi transformasi dari Posyandu,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, turut diluncurkan logo Posyandu terbaru. Peluncuran itu secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum Pembina Posyandu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Turut mendampingi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) La Ode Ahmad P. Bolombo dan Sekretaris Umum (Sekum) Posyandu Hari Nur Cahya Murni. (@y.Admin)