DPMD Kukar Hadiri Rapat Bahas Jaminan Kesehatan

DPMD KUKAR , TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, H.Poino, S.IP.,M.Si menghadiri rapat terkait implementasi strategi pencapaian Universal Health Coverage, Senin 30/09/2024) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Rapat dipimpin oleh Asisten I Bidang pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, Akhmad Taufik. Dan rapat juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pemkab Kukar , serta pemangku kepentingan.

Menurut Akhmad Taufik Hidayat Pemkab Kukar belum lama ini menerima penghargaan UHC Award ini sebagai bentuk kerja keras bersama Pemkab Kukar dan BPJS Kesehatan. Akhmad Taufik Hidayat berharap penghargaan ini merupakan suatu menjadi pelecut untuk fasilitas kesehatan di Kukar agar semakin baik lagi. “Kedepan Pemkab Kukar bersama dinas instansi terkait akan terus berupaya memastikan seluruh penduduk Kukar tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui program, JKN-KIS”.

Tampak hadir pula dalam acara tersebut Plt Kadis Sosial Kukar Yuliandris Suherdiman, Kadisdikduk Capil M Iryanto, Kadis Kesehatan ,Kabag Kerjasama Hj Ismi Nurul Huda, Kabag Kesra Dendi Irawan Fahreza dan sejumlah undangan lainnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kukar Ika Irawati mengatakan, sat ini pencapaian Universal Health Coverage UHC Kabupaten Kutai Kartanegar s/d 1 September 2024 adalah 816.220 jiwa dari jumlah penduduk semester II Tahun 2023 sebanyak 788.133 jiwa atau sebesar 103,57 % .

Saat ini status aktif peserta Kabupaten Kutai Kartanegara s/d 1 September 2024 sebanyak 619.360 jiwa atau sebesar 78,59 % ( penduduk semester 2 Tahun 2023 : 788.113 jiwa. Status peserta PBPU BP Pemkab Kukar, berdasarkan peserta terdaftar 78,11 % status aktif. Berdasarkan instruktuksi Bupati Kukar Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kukar dalam rangka menindak lanjuti interuksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 .Berdasarkan validasi data PBPU dan BP Pemda Kabupaten Kukar yaitu indikasi pindah domisili keluar Kabupaten Kukar tercatat 1.737 peserta sedangkan BBL belum pemutahiran NIK 891 peserta jadi total semua 2.628.

Data per 1 September 3024 telah masuk usulan non aktif sebanyak 1.662 jiwa dari Dinas Sosial Kabupaten Kukar. Total pertumbuhan peserta ( 31 Agustus 2024 – 31 Des 2023 tercatat 8.806 penetapan peserta PBI Jk berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Sosial Repblik Indonesia, terdapat penurunan peserta PBI JK setiap bulam, serta total PBI JK sd 31 Agustus dibandingkan fengan jumlah peserta PBI JK sd 31 Desember 2023 penurunan peserta sebanyak 9.906 jiwa. Ika juga mengatakan berkat koordinasi dan Kolaborasi dari sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Kukar untuk memastikan predikat UHC Universal Healt Coverage tetap terjaga di Tahun 2025. Peningkatan keaktifan peserta pendaftaran non aktif menunggak segmen lainnya Implementasi program rehab bagi peserta PBPU mandiri menunggak, dukungan pengalokasian Anggaran PBPU BP Pemda Tahun 2025 dan cukup untuk 12 ( dua belas ) bulan, dukungan terkait pendistribusian surat pemberian informasi status kepesertaan JKN dari segmen PBI JK, adanya penguatan fungsi gate keeper dengan melakukan rasionalisasi rujukan ke FKRTL dan Implementasi Program Srikandi. Untuk itu, ia berharap dukungan kerjasama dan kolaborasi terkait khususnya kepada Pemkab Kukar dan dinas instansi terkait dapat terus berlanjut dan makin di tingkatkan lagi. (@y.Admin).