DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan pada Senin s.d. Selasa, 23 s.d. 24 Juni 2025, Hotel Harris Samarinda

Dalam rangka Penyusunan Dokumen Etnografi Desa bagi Desa yang berpotensi menjadi DesaMasyarakat Hukum Adat, dan sebagai salah satu syarat mutlak dalam Proses Pemberian Pengakuandan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa yang ada di Wilayah Kutai Kartanegara, berkenaanhal tersebut pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bidang PemberdayaanMasyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Sub. Kegiatan Identifikasi dan InventarisasiMasyarakat Hukum Adat Tahun 2025 yang di laksanakan Rabu s/d Sabtu ,18 s/d 21 Juni 2025 pada Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Dokumen EtnografiDesa pada Desa Muara Tuboq, Desa Muara Belinau, Desa MuaraTiq, Desa Muara Kebaq dan Desa Muara Salung kecamatan Tabang

Tenggarong, 19 Juni 2025 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara mengundang Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) melalui Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (P2A) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DIARPUS) Kukar untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Arsip Usul Musnah. Tim Penilai Arsip dari LKD Kukar diterima langsung oleh M. Yusran Darma, S.Sos, Ketua Unit Kearsipan sekaligus Sekretaris DPMD Kukar, serta Kartika Sari, A.MA.Pd, Sekretaris UK. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa penilaian ini adalah bagian dari program pengelolaan arsip yang telah menjadi agenda bersama seluruh OPD di Kukar. Salah satu tujuannya adalah melakukan pengusulan pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna. Kegiatan Penilaian Arsip Usul Musnah adalah kegiatan menyeleksi arsip yang sudah tidak…