TENGGARONG,DPMD KUTAI KARTANEGARA \u2013 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sukses menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi penanganan stunting, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati, Jumat (23\/02\/2024).<\/p>\n\n\n\n
Rakor dan sosialisasi penanganan stunting ini dipimpin langsung Kepala DPMD Kukar, Arianto dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah desa dan kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di desa dan kelurahan.<\/p>\n\n\n\n
“Giat rakor dan sosialisasi kemarin sebagai wujud nyata DPMD terlibat dalam penanganan stunting bersama desa dan kelurahan serta kecamatan dengan membahas locus stunting Tahun 2022, 2023 dan 2024,” kata Arianto.<\/p>\n\n\n\n
Arianto menjelaskan pada rakor dan sosialisasi ini pula diikuti oleh KPM yang tugas dan fungsinya membantu pemerintah desa menangani stunting di desa.<\/p>\n\n\n\n
“KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting,” jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Arianto menegaskan pengertian konvergensi intervensi pada sasaran adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses layanan atau intervensi yang diperlukan untuk penanganan stunting secara terintegrasi.<\/p>\n\n\n\n
Tugas dan peran para KPM adalah untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok desa serta memastikan bahwa setiap desa mendapatkan layanan yang berkualitas.<\/p>\n\n\n\n
Tujuan dari rakor dan sosialisasi ini agar semua pihak yang berkepentingan dan ada di desa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian terhadap masalah stunting. “Dalam hal pencegahan stunting di Desa, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan stunting,” pungkas Arianto. (Admin)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
TENGGARONG,DPMD KUTAI KARTANEGARA \u2013 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sukses menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi penanganan stunting, di Ruang Serba Guna Kantor Bupati, Jumat (23\/02\/2024). Rakor dan sosialisasi penanganan stunting ini dipimpin langsung Kepala DPMD Kukar, Arianto dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah desa dan kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di desa dan kelurahan. “Giat rakor dan sosialisasi kemarin sebagai wujud nyata DPMD terlibat dalam penanganan stunting bersama desa dan kelurahan serta kecamatan dengan membahas locus stunting Tahun 2022, 2023 dan 2024,” kata Arianto. Arianto menjelaskan pada rakor dan sosialisasi ini pula diikuti oleh KPM yang tugas dan fungsinya membantu pemerintah desa menangani stunting di desa. “KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting,” jelasnya. Arianto menegaskan pengertian konvergensi intervensi pada sasaran adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses layanan atau intervensi yang diperlukan untuk penanganan stunting secara terintegrasi. Tugas dan peran para KPM adalah untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok desa serta memastikan bahwa setiap desa mendapatkan layanan yang berkualitas. Tujuan dari rakor dan sosialisasi ini agar semua pihak yang berkepentingan dan ada di desa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian terhadap masalah stunting. “Dalam hal pencegahan stunting di Desa, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan stunting,” pungkas Arianto. (Admin)<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1309,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[38,41,32,83,73,145],"class_list":["post-1308","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kelembagaanpemberdayaan-masyarakat-dan-lembaga-adat","tag-dpmd","tag-dpmd-kukar-2","tag-kaltim","tag-lembaga-adat","tag-lembaga-desa","tag-pemdes"],"yoast_head":"\n