{"id":2306,"date":"2024-11-18T11:15:06","date_gmt":"2024-11-18T03:15:06","guid":{"rendered":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/?p=2306"},"modified":"2024-11-25T10:31:23","modified_gmt":"2024-11-25T02:31:23","slug":"dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/","title":{"rendered":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"698\" height=\"457\" src=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2307\" srcset=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg 698w, https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39-300x196.jpeg 300w\" sizes=\"(max-width: 698px) 100vw, 698px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-786daf9c4247bae13fe645bee7ae01ad wp-block-paragraph\">DPMD KUKAR, SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa sejumlah kebijakan baru bagi desa. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menerapkan UU Desa baru ini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-ffa8d0e4969ff141505bd153ce4b0aad wp-block-paragraph\">Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pusat terkait petunjuk teknis (juknis) dan implementasi UU tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-71468816ba5f03a89e42568ffb4abfa3 wp-block-paragraph\">Dirinya mengakui saat ini pihaknya sudah siap untuk mengikuti aturan yang berlaku, namun tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Lantaran masih sangat baru, untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait juknis untuk menerapkan regulasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-caf8c0ea24bbaf689021a97d7459c3bd wp-block-paragraph\">&#8220;Saat ini masih dalam proses, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait juknis dan implementasi,&#8221; ungkapnya. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, ada lima poin penting yang membawa perubahan, pertama, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-4605d22223482ef0b4e0c36c51ad13fc wp-block-paragraph\">Kedua, tunjangan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdi selama minimal 20 tahun.&nbsp;Ketiga penguatan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas.&nbsp;Keempat, menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-ee2d916d68a1ca62290697fb661e1c78 wp-block-paragraph\">Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Kelima, memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa.&nbsp; Di Kukar sendiri, terdapat beberapa jabatan Kades yang akan berakhir di Desember 2025. Arianto menjelaskan bahwa Kemendagri secara lisan memperbolehkan perpanjangan SK Kades dan Kepala BPD yang sudah habis masa jabatannya.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-54bf497014aa7bf81398052d04066533 wp-block-paragraph\">Sebelumnya Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah menyampaikan dukungannya terhadap penambahan periode bagi Kades ini. Ia berharap perpanjangan ini dapat dimanfaatkan para Kades dan Kepala BPD se-Kukar untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di 193 desa Kukar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-6d9bccbcb8decab8632cce21f554ce8e wp-block-paragraph\">&#8220;Sebenarnya di Kukar ini sebagian besar jabatan kades berakhir di Desember 2025, sehingga dengan ada adanya aturan ini, masih ada waktu satu tahun lebih untuk perpanjangan,&#8221; Tutup Arianto.&nbsp;(@y.Admin)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DPMD KUKAR, SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa sejumlah kebijakan baru bagi desa. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menerapkan UU Desa baru ini. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pusat terkait petunjuk teknis (juknis) dan implementasi UU tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si. Dirinya mengakui saat ini pihaknya sudah siap untuk mengikuti aturan yang berlaku, namun tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Lantaran masih sangat baru, untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait juknis untuk menerapkan regulasi tersebut. &#8220;Saat ini masih dalam proses, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait juknis dan implementasi,&#8221; ungkapnya. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, ada lima poin penting yang membawa perubahan, pertama, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Kedua, tunjangan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdi selama minimal 20 tahun.&nbsp;Ketiga penguatan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas.&nbsp;Keempat, menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Kelima, memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa.&nbsp; Di Kukar sendiri, terdapat beberapa jabatan Kades yang akan berakhir di Desember 2025. Arianto menjelaskan bahwa Kemendagri secara lisan memperbolehkan perpanjangan SK Kades dan Kepala BPD yang sudah habis masa jabatannya. Sebelumnya Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah menyampaikan dukungannya terhadap penambahan periode bagi Kades ini. Ia berharap perpanjangan ini dapat dimanfaatkan para Kades dan Kepala BPD se-Kukar untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di 193 desa Kukar. &#8220;Sebenarnya di Kukar ini sebagian besar jabatan kades berakhir di Desember 2025, sehingga dengan ada adanya aturan ini, masih ada waktu satu tahun lebih untuk perpanjangan,&#8221; Tutup Arianto.&nbsp;(@y.Admin)<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[38,41,32,42,46,228],"class_list":["post-2306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dpmd-kukar","tag-dpmd","tag-dpmd-kukar-2","tag-kaltim","tag-kutai-kartanegara","tag-pemerintahan-desa","tag-revisi-uu"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"DPMD KUKAR, SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa sejumlah kebijakan baru bagi desa. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menerapkan UU Desa baru ini. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pusat terkait petunjuk teknis (juknis) dan implementasi UU tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si. Dirinya mengakui saat ini pihaknya sudah siap untuk mengikuti aturan yang berlaku, namun tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Lantaran masih sangat baru, untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait juknis untuk menerapkan regulasi tersebut. &#8220;Saat ini masih dalam proses, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait juknis dan implementasi,&#8221; ungkapnya. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, ada lima poin penting yang membawa perubahan, pertama, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Kedua, tunjangan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdi selama minimal 20 tahun.&nbsp;Ketiga penguatan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas.&nbsp;Keempat, menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Kelima, memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa.&nbsp; Di Kukar sendiri, terdapat beberapa jabatan Kades yang akan berakhir di Desember 2025. Arianto menjelaskan bahwa Kemendagri secara lisan memperbolehkan perpanjangan SK Kades dan Kepala BPD yang sudah habis masa jabatannya. Sebelumnya Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah menyampaikan dukungannya terhadap penambahan periode bagi Kades ini. Ia berharap perpanjangan ini dapat dimanfaatkan para Kades dan Kepala BPD se-Kukar untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di 193 desa Kukar. &#8220;Sebenarnya di Kukar ini sebagian besar jabatan kades berakhir di Desember 2025, sehingga dengan ada adanya aturan ini, masih ada waktu satu tahun lebih untuk perpanjangan,&#8221; Tutup Arianto.&nbsp;(@y.Admin)\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"DPMD\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-11-18T03:15:06+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-11-25T02:31:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Admin DPMD\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Admin DPMD\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Admin DPMD\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89\"},\"headline\":\"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat\",\"datePublished\":\"2024-11-18T03:15:06+00:00\",\"dateModified\":\"2024-11-25T02:31:23+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/\"},\"wordCount\":344,\"commentCount\":0,\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\",\"keywords\":[\"DPMD\",\"DPMD KUKAR\",\"KALTIM\",\"KUTAI KARTANEGARA\",\"PEMERINTAHAN DESA\",\"Revisi UU\"],\"articleSection\":[\"DPMD KUKAR\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/\",\"name\":\"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\",\"datePublished\":\"2024-11-18T03:15:06+00:00\",\"dateModified\":\"2024-11-25T02:31:23+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2024\\\/10\\\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg\",\"width\":698,\"height\":457},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/2024\\\/11\\\/18\\\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Beranda\",\"item\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/\",\"name\":\"DPMD\",\"description\":\"Kabupaten Kutai Kartanegara\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89\",\"name\":\"Admin DPMD\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Admin DPMD\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/dpmd.kukarkab.go.id\\\/index.php\\\/author\\\/ikecherry\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD","og_description":"DPMD KUKAR, SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa sejumlah kebijakan baru bagi desa. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menerapkan UU Desa baru ini. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemerintah daerah masih menunggu arahan dari pusat terkait petunjuk teknis (juknis) dan implementasi UU tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, S.Sos.,M.Si. Dirinya mengakui saat ini pihaknya sudah siap untuk mengikuti aturan yang berlaku, namun tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Lantaran masih sangat baru, untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait juknis untuk menerapkan regulasi tersebut. &#8220;Saat ini masih dalam proses, kita masih berkoordinasi dengan Kemendagri terkait juknis dan implementasi,&#8221; ungkapnya. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, ada lima poin penting yang membawa perubahan, pertama, masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. Kedua, tunjangan purna tugas kepada kepala desa dan perangkat desa yang telah mengabdi selama minimal 20 tahun.&nbsp;Ketiga penguatan Dana Desa, dengan menaikkan alokasi Dana Desa menjadi 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Revisi (DR) Pajak Penghasilan (PPh) Migas.&nbsp;Keempat, menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa. Nantinya, desa akan didorong untuk bisa mengelola sumber daya alam dan desanya secara mandiri. Kelima, memperkuat mekanisme pengawasan Dana Desa.&nbsp; Di Kukar sendiri, terdapat beberapa jabatan Kades yang akan berakhir di Desember 2025. Arianto menjelaskan bahwa Kemendagri secara lisan memperbolehkan perpanjangan SK Kades dan Kepala BPD yang sudah habis masa jabatannya. Sebelumnya Bupati Kukar, Edi Damansyah, telah menyampaikan dukungannya terhadap penambahan periode bagi Kades ini. Ia berharap perpanjangan ini dapat dimanfaatkan para Kades dan Kepala BPD se-Kukar untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di 193 desa Kukar. &#8220;Sebenarnya di Kukar ini sebagian besar jabatan kades berakhir di Desember 2025, sehingga dengan ada adanya aturan ini, masih ada waktu satu tahun lebih untuk perpanjangan,&#8221; Tutup Arianto.&nbsp;(@y.Admin)","og_url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/","og_site_name":"DPMD","article_published_time":"2024-11-18T03:15:06+00:00","article_modified_time":"2024-11-25T02:31:23+00:00","og_image":[{"url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg","type":"","width":"","height":""}],"author":"Admin DPMD","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Admin DPMD","Estimasi waktu membaca":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/"},"author":{"name":"Admin DPMD","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/#\/schema\/person\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89"},"headline":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat","datePublished":"2024-11-18T03:15:06+00:00","dateModified":"2024-11-25T02:31:23+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/"},"wordCount":344,"commentCount":0,"image":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg","keywords":["DPMD","DPMD KUKAR","KALTIM","KUTAI KARTANEGARA","PEMERINTAHAN DESA","Revisi UU"],"articleSection":["DPMD KUKAR"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/","url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/","name":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat - DPMD","isPartOf":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg","datePublished":"2024-11-18T03:15:06+00:00","dateModified":"2024-11-25T02:31:23+00:00","author":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/#\/schema\/person\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#primaryimage","url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg","contentUrl":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.13.39.jpeg","width":698,"height":457},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/2024\/11\/18\/dukung-penerapan-revisi-uu-desa-dpmd-kukar-tunggu-petunjuk-teknis-dari-pusat\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Beranda","item":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"\u201cDukung Penerapan Revisi UU Desa\u201d, DPMD Kukar Tunggu petunjuk Teknis Dari Pusat"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/","name":"DPMD","description":"Kabupaten Kutai Kartanegara","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/#\/schema\/person\/686a9204d9636465d24d2b5feade5a89","name":"Admin DPMD","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/72337286d9c290658b00fe47d9e5ecd834663d0dfe204e8f13e660315eb0da20?s=96&d=mm&r=g","caption":"Admin DPMD"},"url":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/author\/ikecherry\/"}]}},"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"Admin DPMD","author_link":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/author\/ikecherry\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":"<a href=\"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/category\/dpmd-kukar\/\" rel=\"category tag\">DPMD KUKAR<\/a>","rttpg_excerpt":"DPMD KUKAR, SAMARINDA \u2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa sejumlah kebijakan baru bagi desa. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai berbenah untuk menerapkan UU Desa baru ini. Sedangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),&hellip;","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2306"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2306\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2308,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2306\/revisions\/2308"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dpmd.kukarkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}