-
DPMD Kukar Terus Dorong Pencegahan Stunting ini di Tingkat Kelurahan dan Desa
DPMD KUKAR, TENGGARONG – Penurunan dan pencegahan stunting sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Dan untuk mengoptimalkan pencegahan ini, diperlukan komitmen lintas sektoral. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Kadis PMD Kukar Arianto, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pencegahan stunting ini di tingkat kelurahan dan desa. Meski memang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten hingga kecamatan sudah ada. Dengan Rembuk Stunting yang digelar Pemkab Kukar, ia akan menekan intervensi di desa dan kelurahan. “Kami perlu mengawal desa untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang nanti mengintervensi penanganan stunting,” jelas Arianto, Rabu (27/03/2024). Ia menambahkan, Dalam pedoman penyusunan APBDes, terdapat penanganan stunting dalam Alokasi Anggaran Desa…
Anda Mungkin Suka Juga
Rakor dan Sosialisasi Bersama KPM Serta Pemerintah Desa Kelurahan Se Kukar
Gagas Peningkatan Layanan Kesehatan Desa dengan Rekrutmen Tenaga Medis
Rapat Persiapan Penilaian Penetapan Posyandu Yang Mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara pada Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
-
Peran Nyata DPMD Kukar Penuhi Kebutuhan Posyandu Desa
TENGGARONG, DPMD KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut berperan dalam upaya penurunan dan penanganan stunting di Kukar, khususnya pada lingkup desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan untuk di bidang kesehatan pihaknya memberikan dorongan untuk peran optimalisasi dari Posyandu desa agar turut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar, Rabu (13/03/2024). Arianto menjelaskan, Posyandu yang selama ini hanya diberikan pembiayaan kepada desa melalui APBDesnya, kita diberi dana operasional saja oleh desa nah ini kita sudah lakukan kajian melalui BRIDA bahwa Posyandu itu dengan kegiatan yang dilakukan mereka setiap bulan dan beberapa kegiatan juga tambahan untuk pendataan sasaran Posyandu…
Anda Mungkin Suka Juga
Kepala Dinas PMD Kukar Hadiri Undangan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa (Kepala Desa Masuk Kampus) TA 2024 di Universitas Mulawarman
DPMD Kukar hadiri Musrenbang RKPD 2025 Kecamatan Marangkayu
Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kecamatan Kota Bangun
-
DPMD Anggarkan BKKD untuk Insentif dan Operasional Posyandu “Tangani Stunting Kian Terasa”
TENGGARONG, ,DPMD KUTAI KARTANEGARA,– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara turut berperan dalam upaya penurunan dan penanganan stunting di Kukar, khususnya pada lingkup desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan untuk di bidang kesehatan pihaknya memberikan dorongan untuk peran optimalisasi dari Posyandu desa agar turut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar, Kamis (28/02/2024). “Posyandu yang selama ini hanya diberikan pembiayaan kepada desa melalui APBDesnya, kita diberi dana operasional saja oleh desa nah ini kita sudah lakukan kajian melalui BRIDA bahwa Posyandu itu dengan kegiatan yang dilakukan mereka setiap bulan dan beberapa kegiatan juga tambahan untuk pendataan sasaran Posyandu balita ibu hamil lansia…
-
DPMD Kukar Gelar Rapat Koordinasi Dalam Upaya percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023
Dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara, DPMD Kukar menggelar Rapat Koordinasi bersama OPD, Camat dan Kepala Desai terkait yang ada Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (23/02/2024) di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan garda terdepan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di setiap daerah. Tugas TPPS adalah mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. TPPS terdiri dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 penurunan…
