-
DPMD Kukar Terus Dorong Pencegahan Stunting ini di Tingkat Kelurahan dan Desa
DPMD KUKAR, TENGGARONG – Penurunan dan pencegahan stunting sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Dan untuk mengoptimalkan pencegahan ini, diperlukan komitmen lintas sektoral. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar. Kadis PMD Kukar Arianto, S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong pencegahan stunting ini di tingkat kelurahan dan desa. Meski memang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten hingga kecamatan sudah ada. Dengan Rembuk Stunting yang digelar Pemkab Kukar, ia akan menekan intervensi di desa dan kelurahan. “Kami perlu mengawal desa untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang nanti mengintervensi penanganan stunting,” jelas Arianto, Rabu (27/03/2024). Ia menambahkan, Dalam pedoman penyusunan APBDes, terdapat penanganan stunting dalam Alokasi Anggaran Desa…
Anda Mungkin Suka Juga
Tim Penilai Melakukan Monitoring ke 20 Kecamatan Untuk Memilih Posyandu Terbaik Yang Akan Mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara pada Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
OPD Dan Stakeholder Diminta Komitmen dan Konsisten “Laksanakan Kegiatan Terkait Kukar Bebas Stunting”
Angkatan 4 ,Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Se- Kabupaten Kutai Kartanegara
-
Peran Nyata DPMD Kukar Penuhi Kebutuhan Posyandu Desa
TENGGARONG, DPMD KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) turut berperan dalam upaya penurunan dan penanganan stunting di Kukar, khususnya pada lingkup desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan untuk di bidang kesehatan pihaknya memberikan dorongan untuk peran optimalisasi dari Posyandu desa agar turut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar, Rabu (13/03/2024). Arianto menjelaskan, Posyandu yang selama ini hanya diberikan pembiayaan kepada desa melalui APBDesnya, kita diberi dana operasional saja oleh desa nah ini kita sudah lakukan kajian melalui BRIDA bahwa Posyandu itu dengan kegiatan yang dilakukan mereka setiap bulan dan beberapa kegiatan juga tambahan untuk pendataan sasaran Posyandu…
-
DPMD Anggarkan BKKD untuk Insentif dan Operasional Posyandu “Tangani Stunting Kian Terasa”
TENGGARONG, ,DPMD KUTAI KARTANEGARA,– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara turut berperan dalam upaya penurunan dan penanganan stunting di Kukar, khususnya pada lingkup desa-desa. Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan untuk di bidang kesehatan pihaknya memberikan dorongan untuk peran optimalisasi dari Posyandu desa agar turut membantu penanganan stunting dan ini termasuk juga ke dalam target RPJMD Pemkab Kukar, Kamis (28/02/2024). “Posyandu yang selama ini hanya diberikan pembiayaan kepada desa melalui APBDesnya, kita diberi dana operasional saja oleh desa nah ini kita sudah lakukan kajian melalui BRIDA bahwa Posyandu itu dengan kegiatan yang dilakukan mereka setiap bulan dan beberapa kegiatan juga tambahan untuk pendataan sasaran Posyandu balita ibu hamil lansia…
Anda Mungkin Suka Juga
DPMD Kukar Hadiri Musrenbang RKPD 2025 di Kecamatan Samboja Barat
Dalam Rangka Tim verifikasi Penilaian Panji-panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
Kadis PMD Kukar Hadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kukar Tahun 2025 di Bappeda
-
DPMD Kukar Gelar Rapat Koordinasi Dalam Upaya percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023
Dalam rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kepri terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara, DPMD Kukar menggelar Rapat Koordinasi bersama OPD, Camat dan Kepala Desai terkait yang ada Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (23/02/2024) di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) merupakan garda terdepan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di setiap daerah. Tugas TPPS adalah mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. TPPS terdiri dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 penurunan…
Anda Mungkin Suka Juga
Hadiri RAKERDA Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 : Stunting Harus Turun Signifikan
OPD Dan Stakeholder Diminta Komitmen dan Konsisten “Laksanakan Kegiatan Terkait Kukar Bebas Stunting”
Gelar Pengajian, Aswaja Berikan Bantuan Sembako di Anggana
